Tampilkan postingan dengan label Audit. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Audit. Tampilkan semua postingan

Selasa, 02 September 2014

Mengelola Program Audit

Program audit dapat mencakup pertimbangan satu atau lebih standar sistem manajemen audit, yang dilakukan baik secara terpisah atau dalam kombinasi.

Manajemen harus memastikan bahwa tujuan program audit ditetapkan dan menetapkan satu atau orang yang lebih kompeten untuk mengelola program audit. Luasnya program audit harus didasarkan pada ukuran dan sifat dari organisasi yang diaudit, serta pada sifat, fungsi, kompleksitas dan tingkat kematangan dari sistem manajemen yang akan diaudit. Prioritas harus diberikan untuk mengalokasikan sumber daya audit program untuk mengaudit hal-hal penting dalam sistem manajemen.

Konsep tersebut pada umumnya dikenal sebagai audit berbasis risiko (risk based audit). Program audit harus mencakup informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatur dan melakukan audit yang efektif dan efisien dalam kerangka waktu tertentu dan juga dapat meliputi:
  1. Tujuan untuk program audit dan audit individu.
  2. Batas / jumlah / jenis / durasi / lokasi / jadwal audit.
  3. Prosedur program audit.
  4. Kriteria audit.
  5. Metode audit.
  6. Pemilihan Tim Audit.
  7. Sumber daya yang diperlukan, termasuk perjalanan dan akomodasi.
  8. Proses untuk menangani kerahasiaan, keamanan informasi, kesehatan dan keselamatan, dan hal-hal serupa lainnya.
Pelaksanaan program audit harus dipantau dan diukur untuk memastikan tujuan Perusahaan telah dicapai. Program audit harus ditinjau untuk mengidentifikasi kemungkinan perbaikan. Gambar di bawah ini adalah flowchart dari kegiatan program audit sebagai berikut: 


Sumber: ISO 19011:2011 (Di translate manual oleh Penulis) 

Prinsip Audit

Auditor ketika melakukan kegiatan audit mempunyai beberapa prinsip atau kaidah audit, yaitu: 

1. Integritas adalah dasar profesionalisme Auditor dan orang yang mengelola program audit harus: 
  • Melakukan pekerjaan mereka dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab.
  • Mengamati dan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku.
  • Menunjukkan kompetensi mereka saat melakukan pekerjaan mereka.
  • Melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang tidak memihak, yaitu tetap adil dan tidak bisa dalam semua urusan mereka. 
  • Peka terhadap segala pengaruh yang mungkin diberikan pada penilaian mereka saat melakukan audit. 

2. Adil adalah kewajiban untuk melaporkan dengan jujur ​​dan akurat untuk temuan audit, kesimpulan audit dan laporan audit harus mencerminkan kejujuran serta akurat untuk kegiatan audit. Kendala yang ditemui selama audit dan opini terkait penyimpangan terselesaikan antara Tim Audit dan Auditee harus dilaporkan. Komunikasi harus jujur, akurat, obyektif, tepat waktu, jelas dan lengkap. 

3. Profesional adalah penerapan bentuk komitmen untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas pekerjaannya. Auditor harus mempunyai ketrampilan yang baik dalam bidang audit dan kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik. 

4. Kerahasiaan adalah bentuk keamanan informasi yang harus diterapkan oleh Auditor dalam menggunakan dan melindungi informasi yang diperoleh ketika Auditor menjalankan tugas mereka. Informasi audit tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi oleh Auditor atau Klien audit, atau dengan cara merugikan kepentingan dari Auditee. Konsep ini mencakup penanganan informasi yang bersifat sensitif atau rahasia. 

5. Independen adalah dasar untuk ketidakberpihakan audit dan objektivitas atas kesimpulan audit. Auditor harus independen terhadap kegiatan yang diaudit dan bertindak dengan cara yang bebas dari bias atau tidak jelas dan menghindari dari konflik kepentingan pribadi atau golongan. Auditor harus menjaga objektivitas selama proses audit untuk memastikan bahwa temuan audit dan kesimpulan didasarkan pada bukti audit. 

6. Pendekatan berbasis bukti adalah metode rasional untuk mencapai kesimpulan audit yang handal dan sistematis yang harus diverifikasi terlebih dahulu. Penggunaan sampel yang tepat harus diterapkan, karena ini berkaitan erat dengan kepercayaan dalam kesimpulan hasil audit.

Sumber: ISO 19011:2011 (Di translate manual oleh Penulis)

Selasa, 19 Februari 2013

6 Steps to Acing Your Next Firewall Audit

Certainly we are no strangers to increased regulations, standards and internal policies, and the resulting audits that impact most organizations – often multiple times per year. 

While regulations and ensuing IT audits go beyond firewalls and firewall policies, these devices are often a good place to start when it comes to becoming "audit-ready" and gaining continuous visibility of what's going on in your network. 

Here are six steps to ensure you ace your next firewall audit:
Step 1: Gathering Pertinent Information Before You Undergo an Audit
Firewalls in Data Center
Without understanding what’s in your network, you have no chance for success come audit time. So prior to undergoing an audit, make sure you can collect all relevant security policies and firewall logs (then you can analyze the logs against the firewall rule base to understand what is actually being used). Make sure you have a diagram of the current network and firewall topologies. Gather all documentation from previous audits, including firewall rules, objects and policy revisions. Review relevant firewall vendor information including OS version, latest patches and default configuration. Understand what servers and information repositories are in the network as well as their relative value to the company.
Once you’ve gathered this information, it is imperative that you can aggregate and update this information in something better than a spreadsheet because you're most likely going to have multiple audits per year and spreadsheet compliance usually ends up badly. 

Step 2: Review Your Firewall Change Management Process
Poor documentation of changes, including why the change is needed, who authorized the change, etc. and poor validation of the impact on the network are two of the most common issues when it comes to firewall change management. As time goes on, this challenge is exacerbated by staff turnover - that internal knowledgebase of why a change was made disappears and then you're left wondering what you should do – and poor documentation. Make sure you have regular reviews of the procedures for rule-base maintenance and that you can determine:
• If there is a formal and controlled process in place to request, review, approve and implement firewall changes.
• Whether or not all of the changes have been authorized. If you discover unauthorized rule changes, flag them for further investigation.
• If real-time monitoring of changes to the firewall is enabled and access to rule change notifications is granted to authorized personnel. Taking these recommendations into account will get you off to a good start with solidifying your firewall change management processes and ensuring continuous compliance. 

Step 3: Audit Your Firewalls' Physical and OS Security
Make sure you can define and enforce corporate baselines... and report against them so you know where you stand. By reporting against these baselines that you determine, you will always be "in the know" of your firewalls' configuration status and how they stack up to the policy. Ensure your firewalls and management servers are physically secured with controlled access and that the OS passes common hardening checklists. 

Step 4: Cleanup and Optimize Your Rule Base
Over time, firewall policies have more and more rules added, removed and changed, and oftentimes with little documentation for the what, why, who, etc. This creates unnecessary overhead in the audit process and slows down firewall performance. Identify and remove unused rules and objects as well as covered rules, consolidate similar rules and tighten overly permissive rules (i.e. “ANY” in the source address). 

Step 5: Conduct a Risk Assessment and Remediate Issues
When reviewing firewall rules and configurations, you want to be able to identify any potentially “risky” rules. What is “risky” can be different for each organization depending on the network and the level of acceptable risk, but there are many frameworks and standards you can leverage that provide a good reference point, in addition to your own definitions of course. Risky rules should be prioritized by severity. Once you've gone through your list of risk analysis questions, then it is time to document and assign an action plan for remediation of risks and compliance exceptions found in risk analysis. Once you've conducted remediation efforts, make sure you document those as well and verify that these efforts and any rule changes have been completed correctly. 

Network Security
Step 6: Ensure Ongoing Audit-Readiness
When it comes to your firewall configurations, building audit-readiness must be a business process that is maintained over time. "Manual" and "audits" just don’t mix. I've personally spoken to customers who prior to leveraging an automation tool spent 2-3 weeks to perform an audit of just ONE firewall, whereas with automation, that painstaking audit process was under a minute or as one customer told me "a push of a button". Additionally, proper documentation and a solid change process are instrumental pieces to ensuring audit-readiness at the drop of a hat. 

A final consideration is that while this article has focused on firewalls, there are different types of firewalls (traditional, next-generation, etc.) as well as secure web gateways, VPNs and other security devices typically found within an organization's network. Make sure that your audit process covers all of these devices as well. Good luck on your next audit.

Senin, 30 Juli 2012

ISO/IEC 17021:2011

Certification of management systems (named in this International Standard “certification”) is a third-party conformity assessment activity (see ISO/IEC 17000:2004, 5.5). Bodies performing this activity are therefore third-party conformity assessment bodies (named in this International Standard “certification body/bodies”).

5.1.1 Legal responsibility
The certification body shall be a legal entity, or a defined part of a legal entity, such that it can be held legally responsible for all its certification activities. A governmental certification body is deemed to be a legal entity on the basis of its governmental status.

5.1.2 Certification agreement
The certification body shall have a legally enforceable agreement for the provision of certification activities to its client. In addition, where there are multiple offices of a certification body or multiple sites of a client, the certification body shall ensure there is a legally enforceable agreement between the certification body granting certification and issuing a certificate, and all the sites covered by the scope of the certification.

5.1.3 Responsibility for certification decisions
The certification body shall be responsible for, and shall retain authority for, its decisions relating to
certification, including the granting, maintaining, renewing, extending, reducing, suspending and withdrawing of certification.

5.2 Management of impartiality
5.2.1 The certification body shall have top management commitment to impartiality in management system certification activities. The certification body shall have a publicly accessible statement that it understands the importance of impartiality in carrying out its management system certification activities, manages conflict of interest and ensures the objectivity of its management system certification activities.

5.2.2 The certification body shall identify, analyse and document the possibilities for conflict of interests arising from provision of certification including any conflicts arising from its relationships. Having relationships does not necessarily present a certification body with a conflict of interest. However, if any relationship creates a threat to impartiality, the certification body shall document and be able to demonstrate how it eliminates or minimizes such threats. This information shall be made available to the committee specified in 6.2. The demonstration shall cover all potential sources of conflict of interests that are identified, whether they arise from within the certification body or from the activities of other persons, bodies or organizations.

DOWNLOAD

ISO 19011:2011

This International Standard provides guidance on auditing management systems, including the principles of auditing, managing an audit programme and conducting management system audits, as well as guidance on the evaluation of competence of individuals involved in the audit process, including the person managing the audit programme, auditors and audit teams.
It is applicable to all organizations that need to conduct internal or external audits of management systems or manage an audit programme. The application of this International Standard to other types of audits is possible, provided that special consideration is given to the specific competence needed.

Auditing is characterized by reliance on a number of principles. These principles should help to make the audit an effective and reliable tool in support of management policies and controls, by providing information on which an organization can act in order to improve its performance. Adherence to these principles is a prerequisite for providing audit conclusions that are relevant and sufficient and for enabling auditors, working independently from one another, to reach similar conclusions in similar circumstances.


DOWNLOAD
^ Dead link

Update Link:
Here

ISO-IEC 31010-2009



ISO 31010:2009 ini adalah tentang "Risk Management". Berikut link untuk melakukan download:

http://www.indowebster.com/iso_iec_31010_2009.html